Persaingan dalam pengaturan kecerdasan buatan (AI) semakin memanas, tidak hanya di kalangan perusahaan teknologi, tetapi juga di arena diplomasi internasional. Negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa memiliki visi yang berbeda tentang bagaimana AI seharusnya diatur, menimbulkan pertanyaan krusial tentang masa depan teknologi ini.
Perebutan Kekuasaan di Dunia Digital
Amerika Serikat lebih condong pada inovasi yang cepat dan pendekatan berbasis risiko sektoral. Sementara itu, Tiongkok menekankan kedaulatan data, kontrol negara, dan kepatuhan penyedia model. Uni Eropa, di sisi lain, berupaya membangun legitimasi melalui standar hukum yang ketat dan efek standar yang dikenal sebagai “Brussels effect”. Perbedaan ini tidak hanya menyangkut definisi keamanan dan keadilan, tetapi juga mencerminkan pandangan yang berbeda tentang tatanan dunia digital.
Pertanyaannya adalah, siapa yang berhak mengakses data? Siapa yang bertanggung jawab jika sistem AI melakukan kesalahan? Dan bagaimana manfaat ekonomi dari teknologi AI dapat dibagi secara adil di seluruh dunia?
Di tengah kerentanan rantai pasok semikonduktor, perang tarif, dan ketegangan geopolitik, regulasi global AI telah menjadi medan kompetisi baru. Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, tantangannya adalah bagaimana bernegosiasi agar tidak terjebak dalam perebutan kekuasaan ini.
Dampak regulasi AI sangat konkret, mulai dari aplikasi rekrutmen yang menentukan nasib pelamar kerja, model prediksi kredit untuk UMKM, hingga sistem pengawasan yang berpotensi menekan kebebasan sipil. Divergensi aturan yang semakin besar menguji kerja sama internasional. Apakah dunia akan menyepakati pagar pengaman bersama, atau malah terpecah menjadi era “internet dan AI yang terbelah”?
Pendekatan Berbeda: Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa
Masing-masing kekuatan besar ini memiliki pendekatan yang unik dalam mengatur AI.
Amerika Serikat: Inovasi Cepat dan Keamanan Strategis
Kebijakan AI Amerika Serikat semakin terkait erat dengan strategi industri dan keamanan nasional. Ekosistem riset yang dinamis dan perusahaan raksasa mendorong deregulasi untuk memungkinkan eksperimen yang cepat. Namun, Washington juga memandang **teknologi AI** sebagai infrastruktur strategis, setara dengan energi dan semikonduktor, yang menentukan posisi geopolitik. Regulasi cenderung disebar ke standar keamanan, pedoman etika sukarela, dan kontrol ekspor, bukan disatukan dalam satu payung hukum.
Logika “Fortress America” semakin terasa dalam upaya membatasi akses Tiongkok ke chip dan teknologi canggih, serta menarik kembali produksi semikonduktor ke dalam negeri. Ini mencerminkan pandangan bahwa **dominasi AI** adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan ekonomi dan militer.
Tiongkok: Kontrol Data dan Kepatuhan Nasional
Tiongkok menempatkan keamanan nasional dan kontrol data sebagai prioritas utama dalam pengaturan AI. Pemerintah memiliki kendali ketat atas data yang dikumpulkan dan digunakan oleh perusahaan **teknologi AI**. Penyedia model AI harus mematuhi aturan yang ketat dan bertanggung jawab atas konten yang dihasilkan oleh sistem mereka. Sensor dan algoritma pengawasan digunakan untuk memantau dan mengendalikan aliran informasi.
Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa **teknologi AI** digunakan untuk mendukung kepentingan nasional dan mencegah disinformasi atau aktivitas subversif. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang kebebasan berekspresi dan inovasi.
Uni Eropa: Standar Hukum dan Efek Brussels
Uni Eropa mengandalkan hukum yang seragam dan efek standar untuk mendorong **regulasi global AI**. AI Act yang sedang digodok bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk mengatur pengembangan dan penggunaan AI di seluruh wilayah Eropa. Hukum ini menetapkan persyaratan ketat untuk sistem AI berisiko tinggi, seperti yang digunakan dalam rekrutmen, penegakan hukum, dan perawatan kesehatan.
Uni Eropa berharap bahwa standar hukumnya akan diadopsi oleh negara-negara lain, menciptakan efek “Brussels” yang memperluas pengaruh regulasinya ke seluruh dunia. Namun, pendekatan ini juga dikritik karena berpotensi menghambat inovasi dan membebani perusahaan.
Implikasi bagi Indonesia
Indonesia, sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi digital yang besar, perlu berhati-hati dalam menavigasi lanskap regulasi AI yang kompleks ini. Negara ini dapat memanfaatkan **kerjasama internasional** untuk interoperabilitas, audit, dan perlindungan konsumen tanpa mengorbankan ruang inovasi.
Penting bagi Indonesia untuk mengembangkan strategi nasional yang jelas tentang bagaimana **teknologi AI** dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat daya saing bangsa. Ini memerlukan investasi dalam pendidikan, penelitian, dan infrastruktur digital, serta regulasi yang seimbang yang mendorong inovasi sambil melindungi hak-hak warga negara.
Kerja sama dengan negara-negara lain, terutama yang memiliki kepentingan serupa, dapat membantu Indonesia memperkuat posisinya dalam negosiasi global dan memastikan bahwa kepentingannya dipertimbangkan.
Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh **teknologi AI** akan bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi di panggung global.
Persaingan dalam regulasi AI bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang nilai-nilai, kepentingan nasional, dan tatanan dunia di masa depan. Negara-negara seperti Indonesia perlu terlibat secara aktif dalam dialog global untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan bahwa **teknologi AI** digunakan untuk kebaikan umat manusia.
Dengan pendekatan yang bijaksana dan strategis, Indonesia dapat memanfaatkan **potensi AI** untuk mencapai tujuan pembangunannya dan menjadi pemain penting dalam ekonomi digital global.
